 |
| Ketua SETARA Institute, Hendardi |
JAKARTA, KalderaNews.com - Pernyataan Setya Novanto di persidangan terkait dugaan pedoman duit ke Partai Golkar, Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus KTP elektronika sudah menambah daftar panjang nama-nama yang disebut baik oleh Nazarudin maupun oleh Setya Novanto.
"Secara normatif, apapun yang timbul dalam persidangan sebuah kasus, akan menjadi acuan KPK dalam menyebarkan sebuah insiden hukum. Tetapi materi-bahan yang misleading dalam sebuah persidangan, semestinya juga tidak butuhditanggapi berlebihan, terlebih menimbulkan ketegangan baru antar partai politik," tegas Ketua SETARA Institute, Hendardi pada KalderaNews, Selasa, 27 Maret 2018.
Ia pun menegaskan di tahun politik, wujud hoax bukan hanya berkonten SARA, namun juga berbagai bahan yang dapat menjatuhkan marwah atau integritas eksklusif seseorang, partai politik, atau pihak-pihak yang bekerjasama baik langsung maupun tidak eksklusif dengan kontestasi politik.
"Ruang persidangan masalah korupsi dan masalah lainnya bisa jadi menjadi sumber informasi palsu yang mampu menimbulkan kebisingan baru. Terhadap hoax dan hal-hal yang belum teruji kebenarannya sudah semestinya publik tidak gampang terbawa arus, apalagi menjelang Pilkada bersama-sama 2018, Pemilu dan Pilpres 2019," sarannya. (FA)
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada kerabat, teman dan teman-temanmu. Sumber https://www.kalderanews.com/