Pesan Di Balik Deklarasi Anti Korupsi Mpk 2018

Para pengurus Majelis Pendidikan Katolik (MPK) ketika potong tumpeng HUT Ke-68 Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Grha Oikoumene Lantai 5 (Gedung) PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018 kemudian (KalderaNews/JS de Britto)

JAKARTA, KalderaNews.com - Korupsi adalah kejahatan luar biasa alasannya merampas hak-hak rakyat untuk sejahtera. Oleh alasannya itu, pendidikan semestinya mampu menenteng perubahan contoh pikir dan acuan tindak insan Indonesia menjadi lebih bermartabat dan bisa mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah dan manusia. Pendidikan Katolik seharusnya mengutamakan keseimbangan prioritas antara kenaikan kapasitas kognitif serta pembentukan eksklusif yang berkarakter.

"Bersyukur beberapa sekolah Katolik masih mempertahankan ranking atas dalam tentangan yang berat, sekalipun kita mesti siap berkompetisi dengan bertambah banyak sekolah negeri yang sudah lebih unggul dari kita. Namun jangan sampai dilupakan bahwa mendidik orang menjadi pemimpin bukan cuma pada aspek wawasan dan ketrampilan atau skillful, tetapi juga mesti mengedepankan faktor ketulusan dan integritas," tandas Ketua Umum Majelis Pendidikan Nasrani di Indonesia, Ir. David J. Tjandra, M.A. di puncak Perayaan Bulan Pendidikan Kristen di Indonesia (BPKI) dan HUT Ke-68 Majelis Pendidikan Nasrani (MPK) di Grha Oikoumene Lantai 5 (Gedung) PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018 lalu.

BACA JUGA:
Suara Emas Siswa Penabur Semarakkan HUT MPK Ke-68 2018
Adri Lazuardi: Tujuan Pendidikan Bukan Mengeluarkan Anak dari Sekolah

Dalam konteks pendidikan Kristen, imbuhnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga atau orang renta, sekolah dan Gereja. Oleh alasannya adalah itu, setiap pemangku kepentingan mesti mengambil peran masing-masing yang bermuara untuk menumbuh-kembangkan karakter anak dalam menghadapi imbas negatif dari kemajuan peradapan, lebih-lebih di kurun disruptif.

Tidak sedikit para pemimpin yang dihasilkan dari proses pendidikan ternyata malah menjadi "benalu", menjadi beban bagi bangsa Indonesia. Korupsi merajalela dimana-mana. Sebagai bab dari bangsa Indonesia, masyarakat kristiani dipanggil untuk memngisi kemerdekaan dengan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Persembahan lagu dari para guru dari sekolah Katolik di Ketapang ketika Perayaan Bulan Pendidikan Kristen di Indonesia (BPKI) 2018 dan HUT Ke-68 Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Grha Oikoumene Lantai 5 (Gedung) PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018 (KalderaNews/JS de Britto)

"Untuk inilah Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) pada HUT ke-68 meresa perlu untuk membangun kesadaran bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pendidikan karakter jujur dan berintegritas untuk memerangi atau menangkal langkah-langkah korupsi perlu dijalankan sejak dini dari keluarga dan sekolah karena pembangunan huruf tidak terjadi secara instan atau pun melalui pelatihan-pelatihan, tetapi lewat peneladanan dan penyesuaian yang pada balasannya melahirkan aksara."

Senada, Ketua Panitia Bulan Pendidikan Katolik di Indonesia (BPKI) dan HUT Ke-68 Majelis Pendidikan Katolik (MPK), Arion M. Hutagalung, M.A. memastikan, ditetapkannya tema BPKI 2018 "Pendidikan Karakter Sebagai dasar Pembangunan Manusia Indonesia yang Berintegritas" dengan subtema "Mengembangkan Pendidikan Karakter Kristiani Sejak Dini dalam Komunitas Keluarga dan Sekolah di Era Disruptif" yaitu upaya positif untuk memperbaiki peran pendidikan Kristen dalam menumbuh-kembangkan abjad kristiani yang berintegritas bagi belum dewasa. 

Deklarasi Anti Korupsi saat Perayaan Bulan Pendidikan Kristen di Indonesia (BPKI) 2018 dan HUT Ke-68 Majelis Pendidikan Nasrani (MPK) di Grha Oikoumene Lantai 5 (Gedung) PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018 (KalderaNews/JS de Britto)

"Pendidikan karakter yang yang berlandaskan nilai-nilai kristiani mesti menerima perhatian yang sangat serius mengenang kemajuan peradapan manusia yang sungguh pesat dan memengaruhi setiap pribadi," tegasnya.

Pada dikala yang sama dia pun mengaku prihatin dengan persoalan yang cukup pelik seputar dekadensi budbahasa, mulai dari kenakalan dewasa, pornografi, peredaran narkoba, pertengkaran antar siswa atau kalangan penduduk , maraknya ujaran kebencian, maraknya info-gosip hoax sampai perkara korupsi yang narak di negeri ini.

Prihatin dengan perkara korupsi yang semakin marak, MPK menggelar Deklarasi Anti-Korupsi yang disaksikan oleh Komisioner KPK, Saut Situmorang. Acara Deklarasi Anti-Korupsi diikuti oleh para pengurus MPK, perwakilan siswa dan perwakilan guru dari sekolah yang ada di bawah naungan MPK. (JS)

SIMAK VIDEO

ISI LENGKAP DEKLARASI ANTI KORUPSI MPK 2018

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada kerabat, sobat dan sahabat-temanmu.
Sumber https://www.kalderanews.com/