 |
| Konferensi pers Pilkada Tanpa Diskriminasi dan Ujaran Kebencian di Ruang Pengaduan, Komnas HAM RI (KalderaNews/PR Komnas HAM) |
Maraknya penggunaan media umum yang berisi ujaran kebencian serta hoax, seperti di Jawa Tengah dengan menyerang salah satu pasangan dengan menyebut Nasrani berkedok Islam. Peristiwa yang serupa juga terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur dengan artikel menyatakan calon tertentu tidak pernah menunaikan ibadah salat Jumat. Sementara calon lainnya salat Jumat.
Menanggapi aneka macam kejadian tersebut, Komnas HAM lewat tim pemantau Pilkada 2018 beropini bahwa fenoma tersebut menjadi bahaya positif bagi proses demokrasi dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM RI menyadari dengan kombinasi banyaknya jumlah pemilih, luasnya kawasan pemilihan dan beragamnya calon kepala kawasan, serta ditunjang aspek periode kampanye yang cukup usang sekitar empat bulan, memiliki potensi bagi meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia berbentukdiskirminasi ras dan etnis serta agama dan maraknya ujaran kebencian yang jikalau tidak diatur penanganannya dengan baik akan terjadi kian masif.
Public Relation Komnas HAM RI, Eva Nila Sari pada KalderaNews memberikan pihaknya mendorong KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu berafiliasi dengan pihak keamanan (POLRI) untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas kalau terjadi praktik diskriminasi dan ujaran kebencian dalam tahapan pilkada 2018 utamanya dalam masa kampanye.
Demikian halnya dengan partai politik, adonan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye mesti memegang teguh dan melakukan kesepakatan kampanye hening tanpa hoax dan diskriminasi yang cuma akan menjadikan kegelisahan serta memecah belah penduduk . (JS)
* Jika merasa artikel ini berfaedah, silakan dishare pada kerabat, sahabat dan sobat-temanmu. Sumber https://www.kalderanews.com/