Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Presiden Jusuf Kalla |
Desakan evaluasi besar-besaran ini dibenarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dengan penilaian ini, tegas Sri Mulyani, bermakna akan ada pergantian kebijakan LPDP ke depan, salah satunya dari segi proses afirmasinya.
BACA JUGA:
Stop Beasiswa LPDP untuk Orang Kaya
Nuffic Puji Keterbukaan dan Transparansi LPDP
“Kami akan mereview acara LPDP ini, tergolong kebutuhan untuk mengundang para trainer. Juga untuk mengirim berbagai macam keperluan yang sifatnya lebih spesific skill. Apakah itu dari segi engineer maupun dari segi kesanggupan keahlian teknis,” ungkapnya.
“Juga kebutuhan-keperluan khusus di bidang manajemen pendidikan dan guru. Itu juga akan diprioritaskan,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristek Dikti Ali Ghufron Mukti menyambut baik rencana evaluasi presiden yang meminta kuota beasiswa LPDP ini untuk kebutuhan prioritas.
Ia menegaskan beasiswa negara ini telah sepantasnya menciptakan sumber daya manusia untuk mengisi program-program pemerintah yang bermanfaat bagi penduduk banyak.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) sekaligus Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Asep Saefuddin setuju dengan planning penilaian. Dengan begitu seusai peran mencar ilmu, mereka mampu langsung mengisi pos sesuai dengan bidang yang dipelajari. Sejauh ini, LPDP cuma berhasil hingga menyekolahkan. (JS)
* Jika merasa postingan ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, teman dan teman-temanmu. Sumber https://www.kalderanews.com/